Kerinci - Situasi di sekitar proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Alsori kian memanas. Warga Desa Pulau Pandan, yang berada di sekitar area proyek, merasa tersinggung dan dirugikan, menyusul pernyataan kontroversial dari pihak Humas PLTA yang diduga menyebutkan kalimat, “Memang negara nenek moyang kamu?”
Pernyataan tersebut dinilai warga tidak etis dan mencederai hubungan antara perusahaan dan masyarakat lokal. “Kami tidak bisa menerima ucapan seperti itu dari seorang humas perusahaan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dampak proyek PLTA juga turut disoroti warga. Selama ini, masyarakat Desa Pulau Pandan menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan di Sungai Tanjung Merindu. Namun, sejak sungai tersebut dijadikan saluran air proyek PLTA, warga mengaku kehilangan mata pencaharian mereka.
“Sejak ada saluran dan pintu air PLTA, ikan sudah tidak mau hidup lagi di sana. Sumber kehidupan kami benar-benar hilang,” keluhannya.
Warga pun menuntut ganti rugi sebesar Rp300 juta per kepala keluarga (KK) sebagai bentuk kompensasi atas hilangnya penghasilan. Meski sempat dimediasi oleh Pemerintah Daerah Kerinci dan pihak PLTA menyanggupi Rp5 juta per KK, namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh warga.
“Memang sungai ini milik nenek moyang kami. Sudah beberapa generasi kami hidup sebagai nelayan dari sungai itu,” tegasnya.
Situasi ini memunculkan permohonan dari warga kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk tidak tergesa-gesa meresmikan PLTA Alsori, sebelum ada kejelasan terkait kompensasi yang layak bagi masyarakat terdampak, khususnya di Desa
Pulau Pandan.
